Di Kitab Al-Iqtishâd fî Al-I'tiqâd al-Ghazali Menjelaskan Wajibnya Khilafah

📚 Kewajiban Khilafah Menurut Ulama Lintas Madzhab dan Disiplin Keilmuan 📚

HUJJATUL ISLAM ABU HAMID AL-GHAZALI ASY-SYAFI'I (W. 505 H)

Di kitab Al-Iqtishâd fî Al-I'tiqâd beliau menjelaskan wajibnya imamah:

"Bagian Pertama: penjelasan tentang wajibnya mengangkat imam/khalifah.
Tidak semestinya anda mengira bahwa kewajiban mengangkat imam/khalifah itu bersumber dari akal. Sungguh kami telah menjelaskan bahwa kewajiban tersebut bersumber dari syara'. Hanya saja hal itu bisa diartikan bahwa perbuatan itu wajib karena di dalamnya ada manfaat dan meninggalkannya akan menyebabkan madharat. Pada yang demikian itu tidak diingkari akan wajibnya mengangkat imam/khalifah, karena di dalamnya memang ada manfaat dan mencegah madharat di dunia. Akan tetapi kami hendak menegaskan dalil syara' yang qath'i (pasti) atas kewajiban tersebut, tanpa mencukupkan diri dengan ijma' umat. Bahkan kami mengingatkan bagi siapa saja yang bersandar pada ijma'. Kami katakan: terselenggaranya sistem Islam secara pasti merupakan tujuan daripada diutusnya Rasulullah (shâhibusy syar'i), ini adalah proposisi yang kebenarannya pasti yang tidak mungkin ada perbedaan di dalamnya. Lalu kita tambahkan padanya proposisi lainnya, yaitu bahwasannya sistem Islam tidak akan dapat terealisasi kecuali dengan keberadaan seorang imam/khalifah yang ditaati. Maka dengan dua proposisi tersebut dihasilkan kebenaran klaim, yaitu wajibnya mengangkat seorang imam/khalifah."

@dakwahkalteng.id

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kutipan Utuh Bab Politik (As-Siyâsah) Buku Pemikiran Politik Islam (Syaikh Abdul Qadim Zallum, Afkâr Siyâsiyy) Terjemahan

Image
Kutipan Utuh Bab Politik (As-Siyâsah) Buku Pemikiran Politik Islam (Syaikh Abdul Qadim Zallum, Afkâr Siyâsiyy) Terjemahan  POLITIK  Politik atau siyâsah mempunyai makna mengatur urusan umat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Aktivitas politik dilaksanakan baik oleh negara (pemerintah) maupun umat; pemerintah adalah institusi yang mengatur urusan tersebut secara praktis, sedangkan umat melakukan koreksi (muhasabah) terhadap pemerintah dalam melakukan tugasnya.  Definisi istilah 'politik' sebagaimana tersebut di atas dapat dipahami oleh semua orang, karena menggambarkan realitas aktivitas politik. Pendefinisian istilah politik ini mirip dengan pendefinisian istilah-istilah "akal', “kejujuran', atau 'kekuasaan', yaitu dengan menggambarkan realitas umum yang dipahami semua orang, sehingga masing-masing istilah tersebut mempunyai makna tunggal. Namun demikian, masing-masing kelompok manusia mempunyai aturan dan hukum-hukum yang berbeda dala...
Read more

Syariah Islamiyyah - Materi Kajian Intensif

Syariah Islamiyyah - Materi Kajian Intensif  Pembahasan tentang al-Hakim (a) Pengertian al-Hakim (b) Pembuat Hukum Menurut Islam Beserta Dalil-Dalilnya Keterikatan Terhadap Hukum Syara’  (a) Tidak Ada Hukum Ketika Belum Diutus Rasul (b) Hukum Asal Perbuatan Adalah Wajib Terikat dengan Hukum Syara’, Miqyas al-A’mal (Standar Perbuatan) Menurut Islam Beserta Dalil-Dalilnya  (c) Kewajiban Terikat dengan Hukum Syara’ dalam Semua Perbuatan Dan Aspek Kehidupan   Standar Perbuatan yang Salah  Dalil-Dalil Syara’  (a) Dalil Syara’ Harus Qath’i (b) Dalil Syara’ yang Qath’i: al-Qur'an dan as-Sunnah Serta yang Ditunjukkan oleh Keduanya: Ijma’ Sahabat, dan al-Qiyas  Hukum Syara’ Dan Maslahat  (a) Kemaslahatan Bukan Penentu Hukum Syara’ (b) Penerapan Syariah Secara Kaffah Mewujudkan Rahmat Dan Maslahat  Al-Ahkâm al-Khamsah (Hukum Syara’ yang Lima)  Definisi Hukum Syara’ Lima Hukum Taklifi Beserta Contoh-Contohnya Dan Faedah al-Qarînah (Indikasi) d...
Read more

al-'Uqûbât (Sanksi Hukum) dalam Islam - Materi Kajian Intensif

Image
Al-‘Uqûbât (Sanksi Hukum) dalam Islam - Materi Kajian Intensif  (a) Pengertian al-Jarîmah (Kejahatan, Kriminal) dalam Islam  (b) Jenis ‘Uqûbât  (c) Fungsi Hukuman: Zawajir wa Jawabir (Pencegah dan Penebus Dosa)  Al-‘Uqûbât (Sanksi Hukum) dalam Islam (a) Pengertian al-Jarîmah (Kejahatan, Kriminal) dalam Islam  Hukuman ‘uquubaat (sanksi, pidana) tidak boleh dijatuhkan kecuali terhadap para pelaku kejahatan (tindakan kriminal). Sebab, arti keberadaannya sebagai pencegah, adalah mencegah manusia agar tidak melakukan tindakan kriminal. Yang dimaksud dengan tindak kriminal, adalah suatu perbuatan yang tercela; dan yang dikatakan tercela, adalah karena syara’ memandangnya sebagai perbuatan tercela. Oleh karena itu, suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai tindak kriminal, kecuali jika syara’ telah menentukannya dengan nash sebagai perbuatan tercela, maka barulah dianggap sebagai tindakan kriminal.  Tindak kriminal tidak ada dalam fithrah manusia; ...
Read more