𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗞𝗮𝘆𝗮 𝗧𝗮𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗮𝗽𝗶 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗛𝗮𝘀𝗶𝗹𝗻𝘆𝗮 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗷𝗮𝗵𝘁𝗲𝗿𝗮𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁

Indonesia dikenal kaya akan sumber daya tambang. Negeri ini memiliki cadangan tambang yang melimpah, mulai dari nikel, emas, batu bara, hingga tembaga, yang tersebar dari Sumatera hingga Papua. Kekayaan ini semestinya menjadi modal besar untuk membangun kemandirian ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Namun, kekayaan ini belum sepenuhnya berdampak adil bagi kesejahteraan rakyat. Realitasnya, daerah penghasil tambang justru kerap mengalami kemiskinan struktural, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial yang tak kunjung usai.

Di balik ketimpangan itu, sistem hukum nasional memainkan peran penting. Alih-alih menjadi instrumen keadilan dan pelindung kepentingan rakyat, berbagai regulasi dan perizinan seringkali berpihak pada korporasi besar dan kepentingan elite politik.

UU Minerba dan kebijakan turunan lainnya lebih banyak mengakomodasi ekspor bahan mentah dan kepentingan investasi asing daripada memastikan distribusi hasil tambang secara adil bagi seluruh rakyat Indonesia.

Diskusi ini akan mengkaji bagaimana hukum nasional justru kerap kali menjadi alat yang melanggengkan ketimpangan distribusi hasil tambang, serta membuka ruang bagi kita untuk menelaah ulang sistem hukum dan kebijakan agar benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

LBH Pelita Umat Korwil DIY

𝘐𝘴𝘭𝘢𝘮𝘪𝘤 𝘓𝘢𝘸𝘺𝘦𝘳𝘴 𝘍𝘰𝘳𝘶𝘮

𝗜𝗻𝗱𝗼𝗻𝗲𝘀𝗶𝗮 𝗞𝗮𝘆𝗮 𝗧𝗮𝗺𝗯𝗮𝗻𝗴 𝘁𝗮𝗽𝗶 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺 𝗡𝗮𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗠𝗲𝗻𝗷𝗮𝗺𝗶𝗻 𝗣𝗲𝗺𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮𝗮𝗻 𝗛𝗮𝘀𝗶𝗹𝗻𝘆𝗮 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗞𝗲𝘀𝗲𝗷𝗮𝗵𝘁𝗲𝗿𝗮𝗮𝗻 𝗥𝗮𝗸𝘆𝗮𝘁

Narasumber:

• Ahmad Hanafi Rais, SIP, MPP

Anggota DPR RI Periode 2014-2020

• Dwi Condro Triono, P.hD

Pakar Ekonomi & Praktisi Bisnis Syariah

• Dedy Sunjoto Halim, SH, ΜΗ

Advocate & Legal Counsel

Sabtu, 𝟵 𝗔𝗴𝘂𝘀𝘁𝘂𝘀 2025

*𝟬𝟴.30–𝟭𝟭.𝟰𝟱 WIB*

𝗛𝗼𝘁𝗲𝗹 𝗚𝗿𝗮𝗻𝗱 𝗥𝗼𝘀𝗲𝗹𝗮

Prawirotaman 28

Brontokusuman 

Mergangsan

https://maps.app.goo.gl/cB4ppHsx3fr72LVC7

Registrasi bit.ly/3QugQbo

IG @Ibhpelitaumat.diy