Sudan Korban Negara-Negara Imperialis Barat

Sudan Korban Negara-Negara Imperialis Barat

Norm Dixon, seorang kolumnis dari Australia, menulis judul kolomnya pada 19/08/04: “Laba Minyak Berada di Balik Air Mata Barat untuk Darfur” (Counterpunch.org).

Uwe Friesecke, seorang analis dari Jerman, menuturkan bahwa dahaga Barat akan minyak Sudan pada faktanya memulai konflik di Darfur dengan melatih pemberontak SLM/A dan JEM. Kekacauan di Sudan akan memberikan peluang kepada Pemerintah Barat untuk melakukan intervensi militer dan memprovokasi perubahan rezim di Kharthoum, dengan pemerintah yang baru, yang kemudian dikendalikan oleh Bank Dunia dan IMF untuk membuka (meliberalkan) perekonomian Sudan. Negeri yang cadangan minyak terbuktinya meningkat pesat itu pun akan bisa diakses oleh perusahaan minyak Barat. AS telah mengumumkan niat untuk menjadikan Afrika sebagai salah satu sumber utama minyaknya. Inggris juga memiliki perusahaan minyak besar. Friesecke mengutip sumber di pemerintahan AS, bahwa “mereka (Barat) telah membuat rencana detil untuk masa pasca-perdamaian Sudan di Barat.” (Afrol News, 10/9/04). 

Imperialisme atas Afrika pada abad ke-19 dinikmati Bangsa Eropa. Inggris mendominasi perdagangan bebas di Afrika, namun pada akhir 1860-an, Prancis, Jerman, dan AS mulai meningkatkan industri mereka, sehingga barang-barang manufaktur Eropa semakin banyak masuk ke Afrika.

Penemuan-penemuan baru di Afrika, seperti hutan tropis yang menghasilkan minyak sayur, gading, dan karet, serta sumber berlian dan emas di Afrika Selatan, membuat Bangsa Eropa memiliki harapan besar terhadap Afrika.

Pembagian wilayah jajahan Afrika oleh Bangsa Eropa dilakukan melalui Konferensi Berlin 1884, yang dihadiri oleh 14 negara Eropa dan AS. Dalam perjanjian tersebut, Prancis menguasai wilayah barat Afrika, dari Mauritania hingga Chad, Gabon, dan Republik Kongo. Inggris mendapatkan Mesir, Sudan, Uganda, Kenya, Afrika Selatan, Zambia, Zimbabwe, dan Botswana, serta menjadi penguasa Ghana dan Nigeria, dua negara termakmur di Afrika.

Intervensi Inggris terhadap Sudan dilakukan langsung maupun melalui Mesir. Pada masa pemerintahan Muhammad Ali, pengaruh negara-negara Eropa di Mesir meningkat. Ali mengadopsi teknologi dan nasihat Eropa untuk mereformasi Mesir, dengan tujuan menjadikan Mesir sebagai negara terkuat dan terkaya di Afrika Utara.

Mesir kemudian memperluas wilayah kekuasaannya hingga Sudan dan memperbudak petani Mesir dan Sudan untuk dijadikan tentara. Lahan-lahan digunakan untuk budidaya kapas dan gandum yang diimpor dari Sudan sebagai pajak petani, lalu diekspor ke Eropa untuk keuntungan pemerintah Mesir.

Keberhasilan Mesir menarik pedagang Prancis dan Inggris ke wilayah tersebut. Pemerintah Prancis dan Inggris menekan Muhammad Ali untuk melonggarkan pembatasan bagi pedagang asing pada 1838. Keduanya meningkatkan pengaruh di Mesir dan Sudan melalui berbagai cara.

Pada 1860-an, Mesir mengalami kesulitan keuangan karena penurunan produksi kapas dan kesulitan membayar hutang kepada Eropa. Prancis dan Inggris kemudian mengintervensi Mesir dengan alasan melindungi keuangan Mesir, yang berujung pada Sudan jatuh ke dalam cengkeraman Inggris.

Sudan merdeka dari Inggris pada 1956. Sebelumnya, Sudan dikuasai Mesir pada 1899, yang saat itu sendiri berada di bawah kekuasaan Inggris. Inggris secara langsung menduduki Darfur pada 1916.

Inggris menerapkan kebijakan dengan membagi Sudan menjadi dua: utara dan selatan. Sudan utara dikembangkan, namun diisolasi dari Sudan selatan. Inggris melarang penduduk utara masuk ke selatan, mencegah penyebaran Islam dan tradisi Islam, serta memperkenalkan misionaris Kristen di selatan. Mereka juga membangun kesadaran identitas penduduk selatan bahwa mereka adalah penduduk asli Afrika, berbeda dengan utara.

Inggris juga membangun sistem pemerintahan tradisional di utara di bawah pimpinan para syaikh dan di selatan di bawah pemimpin suku, yang kemudian melemahkan sistem pemerintahan Sudan.

Setelah merdeka, Sudan menghadapi perang sipil pertama pada 1970, yang berhasil diatasi pemerintah. Namun, perang kembali pecah pada 1983 dan berakhir pada 2003, dengan dugaan AS membantu pemberontak Kristen di Sudan.

Inggris berperan besar dalam menyebarkan fitnah di Sudan Selatan. Saat menguasai Sudan pada akhir abad ke-19, Inggris menutup akses dakwah Islam ke Sudan Selatan dan memperluas kristenisasi dengan membiarkan misionaris Kristen masuk.

Setelah Sudan merdeka, kristenisasi terus berlanjut karena pemerintah Sudan kurang memperhatikan isu ini. Bahkan, ada indikasi pemerintah Sudan mendukung kristenisasi, seperti penghapusan undang-undang yang membatasi penyebaran agama Kristen, yang pernah ditetapkan pada masa pemerintahan Ibrahim Abud (1957-1963).

Undang-undang itu melarang pembangunan gereja baru di Sudan Selatan tanpa izin pemerintah, untuk mencegah konflik antaragama. Namun, ketentuan ini dihapus setelah Paus Paulus II mengunjungi Sudan pada 1994, membuka kesempatan bagi gereja untuk menyebarkan agama Kristen di Sudan, terutama di Sudan Selatan.

Situasi Sudan semakin rumit dengan intervensi negara-negara Barat yang semakin kuat, dengan tujuan akhir 'membelah' Sudan. Surat kabar The Washington Post melaporkan bahwa konflik Darfur melibatkan banyak pihak, termasuk Amerika Serikat.

Pada 20 Agustus 1998, pesawat tempur AS menghancurkan Pabrik Asy-Syifa', pabrik farmasi terbesar di Sudan Selatan. Pemerintah AS di bawah Bill Clinton mengklaim bahwa pabrik itu memproduksi bahan untuk senjata kimia dan memiliki koneksi dengan Osama bin Laden, namun tuduhan ini tidak terbukti dan dianggap rekayasa untuk intervensi Sudan melalui isu terorisme.

Serangan AS ke Pabrik Asy-Syifa' dikecam banyak pihak karena aksi brutal yang memakan banyak korban sipil. Intervensi AS semakin kuat dengan 'payung hukum' PBB, yang mengeluarkan resolusi agar Sudan menyerahkan 51 tersangka kejahatan perang ke Mahkamah Internasional (ICC).

Ini adalah upaya AS untuk 'melabeli' pejabat Sudan sebagai penjahat perang, agar bisa menekan pemerintah Sudan untuk tunduk pada kehendak AS. Namun, Pemerintah Sudan menolak campur tangan asing dan bersikeras menyelesaikan masalah dalam negeri sendiri. Presiden Al-Basyir menegaskan bahwa Sudan tidak takut dengan Inggris, Amerika, atau PBB.

Pada 1993, AS memasukkan Sudan ke daftar negara pendukung teroris dan menggerakkan agennya di negara-negara tetangga untuk memecahbelahkan Sudan. AS juga mendukung prakarsa perdamaian IGAD (Intergovernmental Authority for Development) yang menghasilkan Declaration of Principle (DOP) pada 1994, yang mencakup hubungan agama dan negara, pembagian kekuasaan, pembagian kekayaan, dan hak menentukan nasib sendiri bagi Sudan Selatan.

Pemerintah Sudan tidak menandatangani DOP. AS mendukung SPLA (Sudan People's Liberation Army) pimpinan John Garang sejak awal, dan dukungan itu meningkat pada 1990-an. Strategi AS adalah memecah-belah Sudan menjadi negara-negara kecil dan mendirikan pemerintahan Kristen di Sudan Selatan.

The Sunday Times (17/11/1996) mengungkap bahwa Pemerintah Clinton meluncurkan kampanye untuk melemahkan Pemerintah Sudan dengan mengirim lebih dari 20 miliar dolar peralatan militer ke Eritrea, Etiopia, Uganda, dan SPLA, membuat SPLA semakin kuat dan meraih kemenangan atas pasukan Pemerintah.

Tekanan opini internasional dan kekalahan ini membuat Pemerintah Sudan menandatangani DOP pada 1997, serta tiga kesepakatan dengan kelompok penentang: Kharthoum, Nuba Mountain, dan Fashoda Agreement, yang menyerukan otonomi bagi Sudan Selatan.

AS semakin terlibat dalam urusan Sudan. Pada pertengahan 2001, George Bush Jr. menunjuk mantan senator John Danforth sebagai utusan presiden untuk mencari peran AS dalam menciptakan perdamaian di Sudan, terutama terkait Sudan Selatan dan Utara. Fokusnya adalah memberikan hak menentukan nasib sendiri bagi Sudan Selatan, yang berarti kemerdekaan bagi Sudan Selatan. Kedatangan John Danforth adalah upaya untuk memperdalam jalan menuju kemerdekaan Sudan Selatan.

Pada Juli 2002, Pemerintah Sudan dan SPLA mencapai kesepakatan tentang kekuasaan negara, agama, dan hak menentukan nasib sendiri bagi Sudan Selatan, yang dikenal sebagai Protokol Machakos. Perundingan lanjutan pada 2003 membahas pembagian kekayaan dan tiga daerah: Nuba Mountain, Nile Biru, dan Sudan Timur.

AS telah lama mendukung milisi separatis Sudan Selatan, dengan bantuan tahunan sekitar satu miliar dolar AS untuk infrastruktur dan pelatihan militer. Utusan khusus AS, Scott Gration, melakukan 25 kunjungan ke Sudan dalam dua tahun, menunjukkan upaya AS yang sistematis dalam memisahkan Sudan Selatan.

Washington Times melaporkan bahwa pada akhir 2009, AS telah memberikan bantuan tahunan sekitar satu miliar dolar AS kepada Sudan Selatan untuk membangun struktur, infrastruktur, dan pelatihan militer.

Intervensi AS dan Barat di Sudan juga didorong oleh faktor ekonomi, terutama penemuan cadangan minyak di Sudan Selatan oleh Chevron pada 1979. Otonomi Sudan Selatan menuntut pembagian hasil minyak, namun Presiden Numairi berusaha mengubah batas wilayah untuk memasukkan lapangan minyak ke Sudan Utara.

Numairi kemudian membatalkan otonomi Sudan Selatan pada 1983 dan membagi Sudan menjadi lima wilayah di Utara dan tiga di Selatan, masing-masing dipimpin gubernur militer. Langkah ini, ditambah penerapan syariah, memicu konflik kembali antara Sudan Selatan dan Utara, terutama setelah Numairi membatalkan Perjanjian Addis Ababa (AAA).

Pemberontak Sudan Selatan awalnya loyal kepada Inggris, namun penemuan minyak di Sudan Selatan menarik AS untuk merebut pengaruh di sana. AS memanfaatkan kebijakan Numairi yang membatalkan otonomi Sudan Selatan dan menerapkan syariah, untuk membentuk SPLA (Sudan People's Liberation Army) di bawah John Garang pada Juni 1983, melalui tangan Presiden Etiopia, Mengistu Haile Meriem.

Untuk mengaburkan keagenan AS, SPLA juga mendapat dukungan dari Uni Soviet, menunjukkan persaingan AS, Inggris, dan Uni Soviet di Sudan Selatan. Setelah Uni Soviet bubar, SPLA sepenuhnya berada di bawah pengasuhan AS.

Setelah persiapan pemisahan Sudan selesai, AS merekayasa referendum pemisahan. Pada 9 Januari 2005, Pemerintah Sudan dan SPLA menandatangani perjanjian yang memberikan otonomi kepada Sudan Selatan dan mengangkat John Garang sebagai wakil presiden Sudan dan pemimpin Sudan Selatan, menciptakan "negara dalam negara".

Presiden Al-Basyir menegaskan bahwa Sudan tetap bersatu, tapi dengan dua sistem pemerintahan, sebagai langkah awal pemisahan.

Setelah 6 tahun otonomi, referendum pemisahan Sudan Selatan digelar pada Januari 2011. Hasilnya, 95% warga Sudan Selatan memilih kemerdekaan. Dari 3.851.994 pemilih, hanya 44.888 yang memilih persatuan dengan Sudan Utara. Sudan resmi terpecah, dan AS berhasil menjalankan misinya memecah-belah negara tersebut, meninggalkan Sudan dalam kondisi porak-poranda.

AS mendominasi penyelesaian masalah Sudan Selatan melalui IGAD dan Protokol Machakos, memungkinkannya menancapkan pengaruh di seluruh Sudan dan Afrika. Ini merisaukan Prancis yang memiliki pengaruh di Chad, sehingga Prancis merekayasa konflik di Darfur untuk menghambat AS.

Prancis mendukung pemberontak Suku Fur melalui Chad, sedangkan Inggris ingin mempertahankan pengaruhnya di Sudan, terutama di Darfur yang kaya minyak dan uranium, serta Sudan Timur yang sudah berproduksi minyak. Inggris ingin memiliki pengaruh di wilayah ini untuk tidak kehilangan total atas Sudan.

Inggris memperbesar konflik Darfur melalui media, menyebutnya bencana kemanusiaan terbesar abad ini, dan menjadikan London sebagai pusat propaganda pemberontak. Eropa kemudian mengisolasi Pemerintah Sudan, menjatuhkan sanksi, dan mendorong intervensi militer PBB ke Darfur.

Prancis dan Inggris mendorong sanksi dan pasukan perdamaian PBB, dengan Inggris tahu AS akan kesulitan mendominasi pasukan itu karena situasi di Irak dan Afganistan. Strategi ini memungkinkan Eropa mempertahankan pengaruh di Sudan, terutama di Darfur yang kaya sumber daya alam.

Prancis dan Inggris berhasil mendorong DK PBB mengeluarkan resolusi no. 1593, mengalihkan pengadilan penjahat perang Darfur ke ICC, meski AS menolak dan menginginkan pengadilan khusus di Arosha, Tanzania. AS akhirnya turut campur, menekan Pemerintah Sudan untuk menghentikan konflik Darfur dengan tuntutan mengirim 6000 polisi, membubarkan Milisi Janjaweed, dan melucuti senjatanya.

Pemerintah Sudan memenuhi tuntutan itu, tapi konflik justru memanas karena Milisi Janjaweed, yang sudah besar dan berbekal senjata, bentrok dengan pasukan pemerintah yang dulu mendukungnya. Situasi semakin rumit, dan konflik berlanjut.

AS sebenarnya ingin fokus menyelesaikan masalah Sudan Selatan dulu sebelum menangani Darfur, seperti yang dinyatakan Dubes AS, Gerald Kalosyi. Namun, Eropa, terutama Inggris dan Prancis, justru mengobarkan Masalah Darfur untuk menyibukkan Pemerintah Sudan dan menggoyang posisinya.

Eropa ingin pengiriman tentara PBB ke Darfur, sementara AS mengusulkan resolusi yang memberikan masa tenggang kepada Pemerintah Sudan untuk memperbaiki situasi. AS ingin memotong upaya Eropa, tapi Eropa tetap keras, dengan Tony Blair mengusulkan pengiriman 5000 tentara dan Prancis menggelar kekuatan di perbatasan Chad-Darfur. Seruan intervensi militer meningkat, dengan Australia siap ikut serta dalam pasukan internasional.

Setelah Sudan Selatan dan Darfur, AS dan Barat merekayasa konflik di Front Timur, Sudan, melalui kelompok pemberontak seperti Beja Congress, Rashaida Free Lions, dan JEM. Front Timur, dipimpin Musa Muhammad Ahmad, memiliki hubungan dengan AS, dan sebelumnya SPLA John Garang juga menjadi anggota.

Konflik di Front Timur melibatkan berbagai faksi pemberontak dengan latar belakang berbeda, namun semua didukung AS dan sekutunya. Ini menunjukkan upaya AS untuk memperluas pengaruh di Sudan dan melemahkan pemerintah.

Front Timur, yang didukung AS melalui Eritrea, melibatkan JEM yang sebenarnya didukung Eropa (Prancis dan Inggris). Ini strategi Eropa untuk punya andil di Front Timur dan mendapatkan bagian dari kekayaan wilayah.

Pemberontakan Beja Congress dan Rashaida Free Lions dilatarbelakangi ketidakadilan distribusi keuntungan minyak, dan mereka menuntut bagian lebih besar, diinspirasi oleh apa yang didapatkan Sudan Selatan. Mereka belajar bahwa menciptakan ketidakstabilan atau memberontak adalah cara untuk menuntut bagian lebih besar dari kekayaan wilayah mereka.

Pemerintah Eritrea, yang merupakan agen AS, mengubah strategi dari pendukung Front Timur menjadi 'penengah' dan memediasi perundingan dengan Pemerintah Sudan. Ini adalah langkah AS untuk menyelesaikan konflik Front Timur, yang berhasil menyepakati Agreement on Declaration of Principles pada Juni 2006 dan CPA pada Oktober 2006.

CPA mencakup otonomi dan pembagian kekayaan, dengan kemungkinan pemisahan di masa depan, sesuai dengan keinginan AS untuk penyelesaian konflik Darfur. AS dapat mengarahkan penyelesaian Front Timur lebih mudah karena pengaruhnya terhadap Pemerintah Eritrea.

Doktrin Presiden Jimmy Carter pada tahun 1980 yang menjadi pegangan Pemerintah AS menyatakan: ”Minyak Teluk memiliki urgensi keamanan nasional bagi Amerika Serikat. AS akan menggunakan segala sarana, termasuk kekuatan militer untuk menjamin kepentingan-kepentingannya.”

I.M. Rosenthal menyebutkan juga dalam Surat Kabar Herald Tribune pada 27/8/1990: ”Siapapun orang Amerika yang peduli terhadap tanda-tanda politik mengetahui bahwa AS tidak berperang melawan Irak demi demokrasi, karena demokrasi tidak ada di dunia Arab. AS juga tidak berperang demi keluarga kerajaan di Kuwait. AS pergi berperang untuk menghentikan Irak atas kontrol terhadap satu sumber, yang merupakan darah bagi industri, dan yang menentukan hidup matinya perekonomian.”

Organisasi Human Right Watch dalam salah satu laporannya menyatakan: ”Agama dan minyak telah menempatkan Sudan dalam daftar prioritas Presiden Amerika dan pemerintahannya.”

Referensi: website HTI