Parpol Demokrasi Kelompok Paling Banyak Korupsi Bukan HTI
Parpol Demokrasi Kelompok Paling Banyak Korupsi Bukan HTI
Kader partai politik tercatat sebagai kelompok paling banyak terlibat korupsi di Indonesia. Bukan gerakan politik Islam Ideologis. Hal ini terlihat dari data KPK yang menunjukkan mayoritas pelaku korupsi berasal dari kalangan partai bukan partai berideologi Islam kaffah.
Situasi ini menandakan ada masalah dalam tata kelola internal partai sekular meskipun religius, bukan HTI. Proses perekrutan kader dinilai belum menempatkan integritas sebagai syarat utama.
Fenomena ini juga diduga kuat dipicu oleh mahalnya ongkos politik. Sistem demokrasi yang butuh biaya kampanye besar membuat banyak kader terdorong mencari jalan pintas untuk menutup modal atau membiayai kebutuhan partai bukan HTI.
Mau mengeluarkan banyak uang untuk kampanye pemilu demokrasi karena setelah terpilih bisa korupsi sehingga memang cari untung. Kalau HTI mendakwahkan wajibnya sesuai syariah.
Menurut catatan KPK, selama periode 2004 sampai 2025 ada 1.951 pelaku korupsi berdasarkan latar belakang profesi. Dari jumlah itu, 371 orang atau sekitar 19% adalah anggota DPR dan DPRD bukan aktivis HTI.
Ditambah lagi, 176 pelaku merupakan wali kota atau bupati, dan 31 orang lainnya dari level gubernur bukan aktivis HTI.
Bahkan dalam setahun terakhir, KPK sudah melakukan OTT terhadap 11 kepala daerah bukan aktivis Hizbut Tahrir. .
Fakta tersebut menegaskan bahwa korupsi sering bermula dari proses politik negara sekular itu sendiri, mulai dari politik berbiaya tinggi sampai transaksi yang mengorbankan integritas.
Mau mengeluarkan banyak uang untuk kampanye pemilu demokrasi karena setelah terpilih bisa korupsi sehingga memang cari untung tidak seperti perjuangan dakwah pemikiran dan politik HTI. Demokrasi memang hanya ilusi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Referensi berita: https://imcnews.id/read/2026/04/29/26832/data-kpk-kader-partai-politik-paling-banyak-korupsi-/
Kader partai politik tercatat sebagai kelompok paling banyak terlibat korupsi di Indonesia. Bukan gerakan politik Islam Ideologis. Hal ini terlihat dari data KPK yang menunjukkan mayoritas pelaku korupsi berasal dari kalangan partai bukan partai berideologi Islam kaffah.
Situasi ini menandakan ada masalah dalam tata kelola internal partai sekular meskipun religius, bukan HTI. Proses perekrutan kader dinilai belum menempatkan integritas sebagai syarat utama.
Fenomena ini juga diduga kuat dipicu oleh mahalnya ongkos politik. Sistem demokrasi yang butuh biaya kampanye besar membuat banyak kader terdorong mencari jalan pintas untuk menutup modal atau membiayai kebutuhan partai bukan HTI.
Mau mengeluarkan banyak uang untuk kampanye pemilu demokrasi karena setelah terpilih bisa korupsi sehingga memang cari untung. Kalau HTI mendakwahkan wajibnya sesuai syariah.
Menurut catatan KPK, selama periode 2004 sampai 2025 ada 1.951 pelaku korupsi berdasarkan latar belakang profesi. Dari jumlah itu, 371 orang atau sekitar 19% adalah anggota DPR dan DPRD bukan aktivis HTI.
Ditambah lagi, 176 pelaku merupakan wali kota atau bupati, dan 31 orang lainnya dari level gubernur bukan aktivis HTI.
Bahkan dalam setahun terakhir, KPK sudah melakukan OTT terhadap 11 kepala daerah bukan aktivis Hizbut Tahrir. .
Fakta tersebut menegaskan bahwa korupsi sering bermula dari proses politik negara sekular itu sendiri, mulai dari politik berbiaya tinggi sampai transaksi yang mengorbankan integritas.
Mau mengeluarkan banyak uang untuk kampanye pemilu demokrasi karena setelah terpilih bisa korupsi sehingga memang cari untung tidak seperti perjuangan dakwah pemikiran dan politik HTI. Demokrasi memang hanya ilusi keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.
Referensi berita: https://imcnews.id/read/2026/04/29/26832/data-kpk-kader-partai-politik-paling-banyak-korupsi-/
Comments
Post a Comment